Wagub NTT : Pariwisata Sebagai Prime Mover Pembangunan, Menuntut Perangkat Daerah Melakukan Inovasi

oleh
269 views

Kupang, KUPANG.ONLINE – Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah menyatakan tekad program pembangunannya dimana pariwisata menjadi penggerak utama (prime mover) pembangunan. Dalam rangka ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mulai peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan atau akses menuju spot wisata dan promosi dalam dan luar negeri serta membuka akses informasi seluruh obyek wisata di Nusa Tenggara Timur.

Tekad besar ini direspon dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan PT. Gunung Amal Solution Internasional meluncurkan inovasi teknologi informasi, yakni aplikasi Sistem Informasi Kondisi Jalan Menuju Destinasi Wisata serta Pemetaan Jaringan Pelayanan Angkutan Umum Untuk Mendukung Pariwisata di Nusa Tenggara Timur.

Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi, saat memberikan sambutan kegiatan sosialisasi penerapan aplikasi tersebut,  menegaskan  pariwisata adalah prime mover pembangunan di NTT, sehingga ia berharap semua perangkat  daerah diminta perhatiannya untuk melakukan berbagai inovasi guna memajukan pariwisata di NTT serta menjadikan pariwisata sebagai bagian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, ia kembali mengingatkan peserta bahwa perkembangan industri saat ini sudah sampai pada tahap industri 4.0 yang menjadikan informasi dan teknologi sebagai bagian yang utama dari industri itu sendiri sehingga berbagai aktivitas perlu ditunjang dengan sistem informasi maupun teknologi yang tepat dan sesuai dengan kemajuan zaman.

Wagub NTT menambahkan pula bahwa aplikasi ini akan sangat membantu semua pihak yang berkepentingan, baik pengguna jalan maupun pemerintah sebagai regulator dalam mengatur semua layanan yang terkait dengan kondisi jalan, jaringan trayek, jenis misa angkutan serta tarif yang sesuai dengan layanan. Semua jenis layanan ini akan diinformasikan secara pasti dan riil ke publik dan dapat diakses kapan saja. ”

Sementara itu pembangunan infrastruktur jalan untuk menunjang pariwisata harus berlandaskan pada  aspek hukum, yakni UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan, UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *** (SP)