Temui Kadis Pendidikan Provinsi NTT, Anggota DPRD Flores Timur Usul Buka USB di Kecamatan Ile Bura

oleh
403 views
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT saat menerima rombongan anggota DPRD Flores Timur (Foto: Dok. Hans)

KUPANG.ONLINE –  Dalam rangka menjalin hubungan kemitraan dan sinergitas pembangunan sektor pendidikan, rombongan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur beranjang sana ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si di ruang kerjanya, Jumat (12/10/2018).

Saat menerima rombongan, Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Maria T.D.O. Desipung, S.Kom (Kasubag Kepegawaian dan Umum), Hans, ST, M.Pd (Kasie Kurikulum SMA), Florence K.D.E. Beribe, S.KM, M.Si (Kasie Pembinaan GTK SMA).

Rombongan DPRD Flores Timur terdiri-dari Mathias Werang Enay (Fraksi Gerindra), Ahmad Mukhtar (Fraksi Nasdem), Syafrudin Abbas, (Fraksi Golkar), Ignasius Boli Uran (Fraksi Golkar), dan Pius Pedang Melai (Fraksi Gerindra).

Werang Enay menyampaikan beberapa point penting terkait dengan pendidikan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi NTT. Ia mengusulkan pembentukan UPT Pendidikan di Flores Timur dengan alasan secara geografis Flores Timur sebagai kabupaten kepulauan. Sementara saat ini pelayanan pendidikan SMA, SMK dan SLB harus dilakukan di UPT Pendidikan yang berkantor di Maumere. Ia mengharapkan adanya UPT Pendidikan di Flores Timur dapat memperpendek rentang kendali pelayanan.

Sementara Ignasius Boli Uran mengajukan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di kecamatan Ile Bura karena hingga saat ini Ile Bura adalah satu-satunya kecamatan di Flores Timur yang belum memiliki SMA maupun SMK.

Selain itu, mereka meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk memperhatikan kesejahteraan guru dan bila perlu diberi peluang bagi pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan intervensi seperti memberikan bantuan untuk SMA, SMK dan SLB.

Lisapaly menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas kunjungan anggota DPRD Flores Timur serta usul saran yang ditujukan untuk Pemerintah Provinsi NTT. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Flores dan Timur dan Provinsi NTT tetap bersinergi dalam pembangunan bidang pendidikan karena siswa SMA, SMK dan SLB adalah masyarakat Flores Timur juga.

Keinginan anggota DPRD yang mewakili masyarakat Flores Timur untuk memiliki UPT Pendidikan sendiri belum bisa dipenuhi karena terbentur dengan Permendagri No. 12 tahun 2017. Yang mana di dalamnya, salah satu ayat menyebutkan 1 UPT/Kantor Cabang mengatur 150 sekolah, sementara Flores Timur tak mencapai angka tersebut. Lebih lanjut menurut Lisapaly, perubahan yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT adalah menaikan status UPT Pendidikan menjadi Kantor Cabang Dinas Pendidikan. Bila melihat fungsi dan kewenangan UPT hanya dapat melakukan hal-hal teknis saja, sedangkan hal administratif dapat diselenggarakan oleh Kantor Cabang Dinas.

Soal kesejahteraan guru, Kadis Pendidikan Provinsi NTT menyampaikan pemerintah Provinsi memiliki komitmen untuk hal itu tapi tetap mempertimbangkannya dengan kondisi keuangan daerah. Untuk tahun ini masih ada kendala keuangan, tapi diharapkan ada perubahan pada tahun 2019.

Tentang masukan untuk membuka USB di Ile Bura, Johanna E. Lisapaly memberikan apresiasi kepada DPRD Flores Timur yang mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk membuka USB di kecamatan Ile Bura. Cita-cita masyarakat Ile Bura dapat terwujud bila adanya partisipasi masyarakat setempat untuk secepatnya menyelesaikan status tanah dan pelepasan hak status tanah ke pemerintah Provinsi NTT.

Sedangkan soal Pemerintah Kabupaten Flores Timur hendak melakukan intervensi seperti pemberian bantuan kepada SMA, SMK, dan SLB, pihaknya menerima dengan tangan terbuka tapi tetap berjalan dalam koridor atuaran yang ada. ***