Sistem Zonasi Mewujudkan Pendidikan yang Berkeadilan Sosial

oleh
269 views

Oleh: Giorgio Babo Moggi

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA adalah SILA KELIMA PANCASILA  yang termaktub dalam MUKADIMAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Sila ini dan sila-sila lain diucapkan pada setiap upacara bendera baik di sekolah maupun upacara kenegaraan dan atau upacara peringatan hari besar nasional. Sila Pancasila dibacakan sebanyak dua kali, yakni pada saat pembacaan Pembukaan UUD 1945 dan pembacaan teks Pancasila. Pertanyaannya, seberapa jauhkah IMPLEMENTASI atau PENGAMALAN sila tersebut dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat?

Sebuah pertanyaan klasik, sederhana dan aktual. Pertanyaan yang mudah dijawab oleh siapapun. Sesederhana apapun pertanyaan tersebut, kita memerlukan WAKTU, ENERGI dan KEJUJURAN untuk MEREFLEKSI SECARA MENDALAM SEBELUM MEMBERI JAWABAN. Sila ini memang mudah dan sering dilafalkan, kenyataan dalam implementasi masih jauh dari harapan.

Jokowi berusaha menggali nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila. Sila kelima digemakan oleh Jokowi sebagai dasar FALSAFATI NAWACITA. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia bukan sekedar sila yang dibacakan secara normatif dalam apel bendara, lebih dari itu, sila ini harus diwujud-nyatakan dalam SELURUH ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.

Dalam SEKTOR PEMBANGUNAN, Jokowi selalu mengedepankan ASAS PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. Bila periode-periode kepemimpinan sebelumnya pembangunan berorientasi di Indonesia Bagian Barat, maka kini pembangunan menyebar ke seluruh antero Nusantara.  Melalui Nawacita, Jokowi-JK menggagas konsep membangun bangsa Indonesia dari pinggiran. Dan, hal itulah yang terjadi selama ini.  Jokowi-JK  membangun dari pinggiran.  Jika infrastruktur adalah  salah satu sektor prioritas untuk pembangunan yang berkeadilan sosial, nah, bagaimana pula dengan sektor pendidikan?

Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan sistem pendidikan Indonesia sesuai SNP dan SPM Pendidikan. Pembenahan pendidikan dimulai dengan proses penerimaan peserta didik baru. Namun, cara pandang masyarakat masih memunculkan dikotomi; sekolah unggulan (favorit) dan sekolah non unggulan (bukan favorit). Sekolah unggulan berisi siswa-siswa unggulan secara akademis, sedangkan sekolah unggulan merupakan kumpulan siswa yang mayoritas berkemampuan standar. Dikotomi ini justeru terjadi sekolah-sekolah negeri. Lantas, sekolah unggulan menjadi rebutan, sedangkan sekolah non unggulan menjadi pilihan setelah calon peserta didik gagal bersaing di sekolah unggulan – entah alasan akademis maupun non akademis seperti “tak ada jaringan orang dalam”.

Pada tulisan ini, fokus penulis adalah sekolah milik pemerintah. Yang sejatinya dikotomi itu tak boleh terjadi atau diciptakan di dalamnya. Karena sekolah negeri hadir untuk semua – adil untuk semua, semua untuk keadilan. Tapi fakta, sekolah unggulan didominasi siswa yang berlatar belakang orang tua dari kalangan menengah ke atas. Hal ini sulit bagi siswa yang berlatar ekonomi pas-pasan untuk mendapatkan kesempatan masuk sekolah unggulan.

Pandangan tersebut mulai direduksi pemerintah secara bertahap melalui berbagai kebijakan pendidikan seperti penerapan Sistim DAPODIK. Adanya DAPODIK sebagai TULANG PUNGGUNG PENDATAAN PENDIDIKAN turut menentukan TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. Hal ini dibuktikan dengan penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penambahan fitur-fitur koordinat alamat Satuan Pendidik, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Pendidik di DAPODIK dalam rangka itu.

Penentuan titik koordinat sangat membantu dalam PPDB Online yang berbasis zonasi.  Dimana disebutkan dalam regulasi atau Permendikbud yang berbunyi “Sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.”

Sebenarnya, jika sistem PPBD Online TERKONEKSI atau databasenya TERINTEGRASI dengan DAPODIK, maka tak perlu keterangan domisili lagi. Dengan memanfaatkan Dapodik, PPDB Online lebih akurat. Tapi, saat ini Dapodik belum sampai tahap penggunaan data untuk PPBD online. Bukan tak ada yang tak mungkin, harapan itu terjadi karena  Dapodik sendiri terus dikembangkan sesuai tuntutan dan kebutuhan dunia pendidikan.

Dampak dari Sistim Zonasi adalah  calon peserta didik yang bernilai tinggi tidak dapat masuk  di sekolah yang diinginkan karena tempat tinggal atau  domisili jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda yang padat populasinya, sehingga ia terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya mungkin kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota. Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan nilai juga mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tersisihkan karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi.

Inilah kondisi sosial masyarakat dii awal-awal implementasi Sistem Zonasi. Berbagai masalah muncul yang mempengaruhi implementasi Sistim Zonasi di lapangan. Berbagai kendala pelaksanaan Sistim Zonasi sebagai berikut; PERTAMA,  SOSIALISASI PENERAPAN SISTIM ZONASI BELUM MAKSIMAL. Sosialisasi Sistem Zonasi harus dilakukan kepada semua pemangku kepentingan  seperti camat, lurah, kepala sekolah, tokoh masyarakat, serta  seluruh lapisan masyarakat seperti orang tua siswa. Kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan PPBD Online terdahulu, beberapa sekolah yang menyelenggarakan Sistem Zonasi memicu orang tua melakukan manipulasi  data jarak rumah, jual beli kursi sekolah favorit, dan menggunakan kepemilikan KIP dan KIS agar dapat diterima sekolah.

KEDUA, HAMBATAN TEKNIS. KEMAMPUAN DAN KETIDAKSTABILAN SERVER PPDB SERINGGA MENJADI ‘GANGGUAN’ PADA SAAT CALON PESERTA MENGAKSES APLIKASI  PPBD ONLINE.  Hal ini didukung pula oleh ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan sumber daya perangkat sistem PPDB online yang terintegrasi dengan Dapodik (milik sendiri) serta SDM operator  untuk menangani permasalahan teknis PPDB. Selain itu,  banyak orang tua gagap teknologi sehingga tidak dapat memantau perkembangan seleksi PPDB online.

KETIGA, KAPASITAS TIDAK CUKUP MEMENUHI KEBUTUHAN ATAU DENGAN KATA LAIN  TIDAK SEBANDINGNYA KUOTA KURSI SEKOLAH YANG TERSEDIA DI SEKOLAH YANG DITUJU DENGAN JUMLAH CALON PESERTA DIDIK. Data statistik Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017 menggambarkan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah peserta didik yang diterima. Persentase kuota rombongan belajar Sekolah Menengah hanya menyentuh 31% dari total rombongan belajar Sekolah Dasar.  SD (Tahun Ajaran 2016/2017) menghasilkan lulusan sebanyak 4.400.533 orang, sementara kursi yang disediakan Sekolah Menengah tidak melampaui angka lulusan tersebut, hanya  mencapai 3.463.103 orang. Ketimpangan ini berdampak pada kompetisi untuk merebut kursi di sekolah negeri menjadi lebih ketat dan tidak semua calon Peserta Didik dapat diterima sekolah yang jaraknya terdekat dengan alamat domisilinya.

TERAKHIR, MASIH TINGGINYA KESENJANGAN KUALITAS ANTARSEKOLAH. Disparitas kualitas antarsekolah masih “PR” Kemendikbud/Dinas Pendidikan yang harus dibenahi agar semua sekolah memenuhi standar layak. Sebagai contoh, pada Tahun Ajaran 2016/2017, sebanyak  601.393 ruang kelas SD yang rusak ringan atau setara dengan 57,32% dari keseluruhan jumlah ruang kelas SD di Indonesia; dengan rincian 69.551 (6,63%) ruang kelas rusak sedang; 58.269 (5,55%) rusak berat; dan 49.875  (4,75%) rusak total. Untuk SMP hanya 28,73% (99.853 ruang) ruang kelas yang baik dan layak digunakan. Sebanyak  247.739 ruang dinyatakan  rusak ringan, sedang, berat atau total.

Suasana pembelajaran yang kondusif tak hanya ditentukan oleh  sarana dan prasarana yang memadai, pula ditentukan oleh SDM sekolah (kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) yang berkualitas. Realitas, tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi baru mencapai 49%. Persetanse ini menggambarkan  kondisi mutu pendidikan yang sebenarnya, yakni belum tercapainya standar kualitas yang diharapkan.

Meskipun Sistim Zonasi ini masih banyak cacat-celanya, penulis berpendapat Sistim Zonasi sebagai strategi pembangunan pendidikan yang berkeadilan sosial yakni dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (melalui PPBD Online). Selain itu, Sistim Zonasi membantu pemerintah dalam rangka melakukan pemetaan Satuan Pendidikan, penyebaran Peserta Didik, dan penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hemat penulis, muncul DIKOTOMI sekolah favorit dan non favorit oleh karena PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN yang tidak memadai. Kita harapkan melalui Sistim Zonasi (diberlakukan atribut koordinat Satuan Pendidik, Peserta Didik serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Dapodik) dapat MENGURAI PERSOALAN MUTU PENDIDIKAN. Dengan kata lain, SISTIM ZONASI DAPAT MEMBANTU PEMANGKU KEPENTINGAN PENDIDIKAN UNTUK MERENCANAKAN STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN PENDIDIKAN YANG TEPAT SASAR DEMI TERCAPAINYA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Sistem Zonasi adalah langkah strategis untuk memecahkan masalah mutu pendidikan. Artinya, Sistim Zonasi adalah solusi – bukan biang masalah. Persoalannya masih banyak masyarakat yang  gagap teknologi sehingga mereka mempolemikan Sistim Zonasi. Kita patut akui,  Sistim Zonasi masih  banyak kelemahannya, salah satunya  masih berupa Sistem Informasi, belum mencapai level Sistim Pendukung Keputusan (Decision Support System) . Tak mustahil, Sistim Zonasi akan mencapai level tersebut demi terwujudnya pendidikan yang berkeadlian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ***

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi penulis bekerja.

Apabila Anda merasa artikel ini bermanfaat silahkan share dengan menekan tombol social media di akhir tulisan ini. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan luaskan tulisan ini tanpa menyertakan link sumbernya. Artikel ini ditulis/disadur oleh Giorgio Babo Moggi ]