Severinus POSO: Korupsi Menyebabkan Kemiskinan, Sebaliknya Kemiskinan Tidak Boleh Menyebabkan Korupsi

oleh
912 views
Severinus Poso (Foto: Dok. Pribadi)

Jakarta, KUPANG.ONLINE – Viktor Bungtilu Laiskodat – Josef Nae Soi ditetapkan sebagai gubernur-wakil gubernur terpilih setelah perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT (Kompas, 24/07/2018). Pasangan yang memiliki tagline “kita bangkit, kita sejahtera” ini  meraih 838.213 suara, unggul dari pasangan Marianus Sae-Emelia Nomleni yang meraih 603.822 suara, pasangan Esthon L Foenay-Christian Rotok (469.025 suara), dan pasangan Benny Harman-Benny Litelnoni (447.796 suara).

Setelah menanti dalam waktu yang cukup lama, akhirnya pasangan gubernur-wakil gubernur NTT terpilih bersama 5 pasangan gubernur-wakil gubernur lainnya dilantik oleh presiden Joko Widodo di istana Negara (05/09/2018). Masyarakat NTT menanti dengan penuh optimis akan gebrakan gubernur-wakil gubernur terpilih. Tak sedikit para pengamat yang menaruh harapan perubahan NTT di bawah kepemimpinan Viktor B. Laiskodat-Josef Nae Soi. Salah satunya adalah putra NTT, Severinus Poso. Poso tak memungkiri bahwa sematan NTT sebagai provinsi termiskin dan terkorup. Gaung sematan negatif tersebut terdengar di seluruh pelosok NTT. Gema itu kian keras mengemuka pada proses Pilkada yang baru dilaksanakan.

Menurutnya, pelabelan NTT sebagai provinsi terkorup bukan lahir dari sebuah opini melainkan fakta temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dimana pada tahun 2016, NTT berpredikat sebagai provinsi terkorup keempat secara nasional.  Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan NTT sebagai salah satu provinsi dalam daftar 10 daerah yang rawan tindak pidana korupsi. Karena itu NTT menjadi prioritas pengawasan lembaga anti rasuah tersebut.

Selain provinsi terkorup, menurut   Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil analisis dimana menetapakan NTT sebagai Provinsi termiskin ketiga nasional pada tahun 2016. Mantan staf ahli DPR RI ini berpendapat meskipun orang berpendapat bahwa korupsi dan kemiskinan sebagai dua sisi mata uang, yang jelas korupsi menyebakan kemiskinan, sebaliknya kemiskinan tidak boleh menyebabkan korupsi.

Ia juga menyoroti soal pembangunan infrakstruktur di NTT. Untuk mejawab hal ini, ia memulai dengan sebuah pertanyaan; “Benarkah kendala utama pembangunan di NTT adalah infrastruktur?

Poso berpendapat tidak sedikit orang yang melihat kondisi kemiskinan dan korupsi di NTT sebagai akibat dari persoalan infrastruktur yang belum memadai. Hampir setiap kabupaten mengeluhkan askes jalan, listrik, dan air minum serta berbagai infrastuktur transportasi lainnya.

Menurutnya, peran infrastruktur ini sangat strategis dalam menjangkaui biaya logistik yang murah, menggerakan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur menjadi panglima pembangunan sebagaimana sering didengungkan oleh rezim sekarang.

Namun, mantan aktivis PMKRI ini mengamati dalam estafet kepemimpinan di NTT baik tingkat satu maupun tingkat dua tidak pernah mengurangi keluhan masyarakat perihal infrastruktur yang buruk. Alasan klasik adalah keterbatasan dana. Sementara itu diakuinya, dari tahun ke tahun anggaran dari pusat terus bertambah. Hal ini yang membuat dirinya terus bertanya, “Apakah memang hanya sekedar keterbatasan anggaran? Bagaimana dengan penyakit sosial korupsi? Apakah ada andil dalam cerita lambannya perkembangan infrastruktur di NTT?”

Pertanyaan yang dijawab oleh pria yang biasa disapa Servas ini, korupsi sangat memberikan andil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di NTT.

Lebih lanjut, Poso berpendapat berapapun anggaran infrastruktur terus ditingkatkan sampai beberapa kali lipat tiap tahunnya, tidak akan merubah keluhannya bila meningkat juga kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Korupsi telah menghabiskan sebagian uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan.