Pemerintah Provinsi NTT Selenggarakan Ujian Penilaian Potensi dan Kompetensi, 1037 Pejabat dan Pengawas Wajib Mengikuti Tes CAT dan Ini Manfaatnya Nanti

oleh
1.914 views
Ilustrasi (Foto: Tribunjogja)

[KUPANG.ONLINE] Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT terpilih, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Joseph A. Nae Soi, mengusung visi besar, yakni NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai NKRI. Visi ini kemudian dirumuskan menjadi lima misi,   salah salah satunya adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi bioraksi tak hanya mengatur tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik juga mencakup penentuan kualitas SDM pejabat yang akan menjalankan tugas pelayanan tersebut. Berkenaan dengan itu, dalam berbagai kesempatan, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur NTT sering menyampaikan akan melakukan seleksi pajabat yang akan duduk dalam jabatan tertentu di lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui sistim CAT (Computer Assisted Test).

Peryantaan kedua tokoh ini tak hanya isapan jempol belaka. Mereka langsung membuat terobosan baru dalam menilai dan menyeleksi pejabat yang berkompeten dan berpotensi yang pantas duduk pada setiap jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT. Terobosan besar tersebut dengan diterbitkannya surat yang ditandatangai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, No. BKD.013.1/I/344/KP-JS/XI/2018, tertanggal 21 Desember 2018,  yang mengundang sebanyak 608 pejabat yang sedang menjabat pada level eselon III dan IV serta Pengawas  untuk mengikuti tes penilaian potensi dan kompetensi berbasi CAT (Computer Assisted Test). Tes ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 – 10 Januari 2019, bertempat di Aula Kampus Politeknik Kupang. Tes tersebut tidak diikuti oleh pejabat dan pengawas yang akan pensiun per 01 Januari dan 01 Februari 2019.

Tes tersebut dipandang sebagai upaya dan strategi untuk pengembangan karir pegawai melalui promosi dan mutasi yang tak mudah dilaksanakan atau semudah membalikkan telapak tangan karena harus mempertimbangkan banyak aspek untuk memperoleh kebijakan yang tepat dalam menempatkan dan mengangkat seorang pegawai dalam jabatan. Tes ini sejalan  dengan salah satu amanah UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN adalah dibutuhkannya unsur merit sistem dalam setiap proses manajemen kepegawaian tidak terkecuali kegiatan promosi dan mutasi pegawai.

Lebih lanjut,  merit sistem memuat  aspek kompetensi yang harus diperhatikan dalam rangka pembinaan pegawai yang berkualitas. Persoalannya, Pemerintah Provinsi NTT  belum melakukan pemetaan  kompetensi ASN  sehingga belum diketahui gap  antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Dalam rangka penilaian kompetensi pegawai khusus para pejabat dan pengawas, BKD Provinsi NTT   melakukan kegiatan pemetaan preferensi kompetensi pelaksana dengan menggunakan instrumen Computer Assisted Test (CAT).

Dengan melakukan pemetaan kompetensi, banyak manfaat yang dapat diperoleh, yaitu pertama, BKD sudah memiliki database yang dapat digunakan  untuk kegiatan promosi atau mutasi. Kedua, melalui tes CAT akan diperoleh gambaran karakteristik pribadi dari pegawai sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan saat melakukan pekerjaan. Ketiga,  melalui pemetaan ini akan diperoleh hasil rekomendasi rumpun pekerjaan apa yang cocok dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai, ada aspek kekuatan dan kelemahan sehingga dapat menjadi acuan yang tepat dalam kegiatan promosi dan rotasi jabatan.

Perlu diketahui, tes pemetaan kompetensi ASN berbasis CAT lingkup Pemerintah Provinsi NTT merupakan yang pertama kali dilaksanakan dan baru diterapkan untuk para pejabat administrator dan pengawas, tidak termasuk ASN pelaksana.***