Membuka Diskusi Publik Melawan TPPO, Josef Nae Soi Ajak Semua Pihak Bekerjasama dan Sama-Sama Bekerja

oleh
710 views
Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi bersama peserta Diskusi Publik Melawan TPPO (Foto: Natalia Bisik)

KUPANG.ONLINE – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bukan kasus baru di NTT. Dari waktu ke waktu, angka kasus ini terus meningkat dan selalu menjadi pemeberitaan media massa. Korbannya adalah para pekerja migran. Mereka mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.

Meningkatnya kasus ini, pada tahun 2015, Menteri Tenaga Kerja RI dan Pemerintah Provinsi NTT mendeklarasikan situasi genting dan menyatakan perang terhadap perdagangan orang. Gerakan ini dimaksudkan untuk memberantas kasus TPPO baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Pada tahun 2017, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyatakan NTT sebagai provinsi dengan prevalensi TPPO tertinggi di wilayah Indonesia bagian timur. Modus yang digunakan adalah penempatan tenaga kerja keluar negeri melalui jalur illegal.

Umumnya pekerja migran NTT merupakan pekerja rumah tangga dan pekerja perkebunan. Kelompok-kelompok pekerja ini rentan terhadap modus yang digunakan pelaku. Selain itu, modus baru yang digunakan adalah iming-iming kesempatan beasiswa, kesempatan magang kerja, dan pekerjaan sektor perikanan.

Menurut laporan Satgas 115, akhir tahun 2017 terungkap kapal asing yang masuk ke perairan Kupang, NTT terindikasi TPPO atas anak buka kala asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal tersebut.  Berdasarkan data Badan Naisonal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dalam rentang waktu tahun 2016-2017, tercatat sebanyak 4,312 orang NTT yang bekerja diluar daerah dan 66 % dari angka tersebut adalah pekerja migran perempuan. Namun, pekerja migran NTT yang melalui jalur illegal ditengarai jauh lebih tinggi dan beresiko menjadi korban perdagangan orang.

Untuk mencegah berbagai kasus perdagangan orang, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan bekerja sama dengan sejumlah lembaga mitra termasuk Organization for Migration (IOM). Ini merupakan mandat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals atau SDGs).

Dari aspek regulasi, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk menentang kejahatan transnasional yang terorganisir, protokol untuk mencegah dan menghukum perdagangan orang (Palermo Protocol), dan juga Konvensi ASEAN Melawan TPPO (ASEAN Convention Against Trafficking in Prison atau ACTIP). Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki UU No. 21 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan juga Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penghapusan TPPO 2015-2019 serta berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait lainnya.

Berbagai upaya pencegahan perdagangan orang akan lebih maksimal bila didukung oleh semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah, non pemerintah dan masyarakat. Atas dasar itu, IOM bersama AICHR berkomitmen membantu pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas TPPO melalui peningakatan pemahaman masyarakat akan bahaya TPPO dan urgensi bermigrasi secara aman dan prosedural (legal) yang dikemas dalam kegiatan Diskusi Publik Pendekatan Berbahasis HAM untuk Implementasi Konvensi ASEAN Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP).

Kegiatan sehari ini berlangsung Kantor Perwakilan DPD RI NTT di Kupang, Minggu (13/10/2018). Peserta dan tamu yang diundang dalam kegiatan ini adalah Gugus tugas PP – TPPO Kabupaten & Provinsi, Serikat Buruh Migrant Indonesia,  Persatuan pelaut Indonesia, Migrant care,  Direktorat kerja sama Sosial budaya ASEAN, dan Kemenlu RI. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.

Menurut Nae Soi, dari segi tatanan perundangan-undangan  sudah lengkap. Kita memiliki UU No. 21 tahun 2007 tentang Anti Perdagangan Orang, UU No.12 tahun 2017 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, dan bahkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak-anak. Namun, masalahnya bukan pada perangkat peraturan melainkan implementasi regulasi itu sendiri.

Ia menambahkan Asia merupakan negara asal dan tujuan perdaganan manusia dan Indonesia berada pada indeks medium sebagai negara transit, asal dan tujuan. Karena itu ia menghimbau semua pihak selain menjaga  anak anak-anak NTT keluar negeri juga harus terima orang-orang dari luar seperti saudara-saudara dari Afganistan. Terkait dengan imigran dari luar, Nae Soi mengajak IOM untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan masalah-masalah sosial di daerah yang dipicu oleh kehadiran imigran yang dijamin hidupnya sementara masyarakat di sekitar hidup dalam kesusahan.

Menurutnya, saat ini ada 430 imigran Afganistan di Kupang. Pemerintah NTT sedang berupaya untuk mencari tempat guna menampung imigran dari Afganistan supaya tidak menimbulkan kecemburuan dan efek sosial di masyarakat seperti yang pernah terjadi di batam. Dimana masyarakat setempat hidup dalam kekurangan, sementara imigran hidup berkecukupan.

Untuk itu, pemerintah NTT segera mencari jalan keluar dengan melokasir imigran di tempat khusus tidak seperti saat ini mereka tinggal di beberapa hotel di Kota Kupang. Dirinya dan Gubernur NTT akan mengirimkan 26 orang ke Pangkalpinang untuk melakukan studi banding di tempat penampungan imigran sehinga memberikan masukan bagi pemerintah NTT untuk membangun lokasi penampungan yang jauh dari Kota Kupang untuk mencegah gejolak sosial dalam masyarakat.

Ia menegaskan untuk mengatasi perdagangan perlu kerjasama yang massif dan substansial dengan memperhatikan beberapa hal penting, pertama, semua pihak terkait harus mencermati rekomendasi dukungan Asian dan pertemuan di Kuala Lumpur, menghasilkan gratifikasi Konvensi tentang Operation to Combat Human Trafficking.

Tambahnya, saat ini perdagangan orang sangat meresahkan. Modus operandi berubah-ubah. Karena itu upaya pencegahan harus menggunakan pendekatan berbasis HAM dan melibatkan semua pihak, keluarga, guru dan tokoh masyarakat. Nae Soi memberi contoh, banyak kasus yang terjadi, orang tua tidak memberi ijin, tapi om dan tantanya beri ijin.

Nae Soi mengajak semua pihak bekerja sama untuk memerangi perdagangan orang dan selanjutnya mencari jalan keluar. Hal ini sesuai dengan visi Viktor-Josef, “Membangun secara Inklusif” – membangun bersama, bekerjasama dengan semua stakeholders, siapa saja untuk membangun NTT.

Lebih lanjut Wakil Gubernur NTT menegaskan perdagangan orang merupakan kejahatan berat sama seperti perbudakan. Motif pelaku untuk membantu orang tapi dibalik itu mereka mencari keuntungan dengan memperbudak orng lain. Kejahatan ini teroganisir yang melampaui batas negara. Sekali lagi, Nae Soi menyatakan perdagangan orang merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia.

Wakil Gubernur NTT mengemukan bahwa faktor penghambat upaya pemerintah dan semua pihak untuk memerangi perdagangan orang adalah budaya masyarakat setempat. Selain itu, implementasi peraturan perundang-undangan yang masih rendah karena masih ada jalan tikus dan orang-orang yang tega menjual saudaranya sendiri. Faktor lain, aparat penegak hukum yang belum tegas untuk memerangi pelaku kejahatan perdagangan orang.

Untuk mencegah kejahatan perdagangan orang, Nae Soi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk memerangi perdagangan orang. Ia mengharapkan dengan adanya dialog tersebut semua pihak mendapatkan anatomi yang jelas tentang masalah perdagangan orang.

Sebelum mengakhiri sambutan dan sekaligus membuka kegiatan tersebut, Nae Soi mengutip beberapa buah pikiran filsuf Aristoles, “Enyalah kejahatan!”, “Datanglah kebenaran”, dan “Musuh kita adalah kejahatan”.  *** (Red/NB)