Melakukan Kunjungan Kerja ke NTT, Ini yang Dikatakan Tim Pansus Daerah Kepulauan

oleh
643 views
Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi menerima kunjungan Tim Pansus Daerah Kepulauan DPR RI (Foto: Avent Reme)

KUPANG.ONLINE –  Nusa Tenggara Timur merupakan merupakan provinsi bercirikan kepulauan. Hal ini menjadi alasan strategis untuk meningkatkan status NTT sebagai Provinsi Kepulauan. Wacana tentang Daerah Kepulauan pun telah dibahas di DPR RI. Bahkan dalam rapat konsultasi Badan Musyawarah (Bamus) disepakati untuk pembahasan Daerah Kepulauan ditangani oleh Panitia Khusus (Pansus). Hal ini terungkap dalam pertemuan delapan anggota Pansus Daerah Kepulauan saat berkunjung ke NTT, Rabu (24/10/2018).

Kunjungan kerja tim Pansus bertujuan untuk menjaring masukan dari pemerintah daerah dan stakeholders terkait untuk penyempurnaan RUU tersebut.  Tim Pansus diterima oleh Wakil Gubernur NTT,  Josef A.  Nae Soi di Ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur Sasando, Rabu (24/10). Pada kesempatan tersebut, hadir pula Tim pakar tentang Provinsi Kepulauan dari Universitas Nusa Cendana, Universitas Widya Mandira dan Universitas Muhamadyah, Asisten Pemerintahan Setda NTT, Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Kepala Dinas Pendidikan NTT, Kepala Biro Hukum NTT, staf dari sekretariat DPR, insan pers dan undangan lainnya.

Wakil Pansus sekaligus ketua Tim Kunjungan Kerja, Drs. Wenny Warouw,   Pansus menyatakan tekad untuk segera menetapkan UUD tentang Daerah Kepulauan.

“Dalam rapat Pansus pada tanggal 8 Oktober, sepuluh (semua,red) fraksi sepakat dan setuju agar RUU ini secepatnya ditetapkan jadi UU. Saya sudah minta teman-teman agar dalam tiga bulan, hal ini dapat selesai, ” jelas Waraouw.

Menurut penjelasan Warouw, draft usulan RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPD RI kepada kepada DPR RI. Dalam rapat konsultasi di Badan Musyawarah (Banmus)  DPR,  forum menyepakati agar pembahasan RUU ini ditangani secara khusus oleh tim Pansus.

“Kenapa saya minta tiga bulan karena UU ini penting untuk masyarakat kepulauan khususnya yang ada NTT dan Indonesia Timur. Dari 85 kabupaten/kota kepulauan,  ada 22 di sini. Bayangkan kalau 22 kabupaten/kota ini diberlakukan sama dengan daerah (Indonesia) Tengah dan Barat,  kapan majunya, ” gugat wakil rakyat dari Sulawesi Utara tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan UU ini merupakan bentuk perhatian anggota dewan terhadap masyarakat pesisir untuk mendukung poros maritim yang dicanangkan pemerintah.

“Kita harapkan dengan ditetapkannya UU ini, ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Pendidikannya dan pergaulannya juga semakin baik,” kata Wenny.

Pada kesempatan yang sama, Andreas Hugo Pareira mendukung penuh agar RUU itu segera disahkan oleh DPR periode 2014-2019 sebagai UU. Prinsipnya, UU ini harus jadi dan dapat diterapkan.

“Lebih cepat,  lebih baiklah. UU ini harus dilihat dalam kerangka untuk memperkuat NKRI. Ada karakter-karakter yang berbeda, yang harus memperkuat NKRI. Terutama untuk menutupi aspek ketimpangan,  serta mempercepat keadilan dan pemerataan dalam pembangunan, “jelas wakil politisi PDIP asal Sikka.

Josef Nae Soi mengapresiasi keinginan dan tekad yang disampiakn oleh Tim Pansus. Karena perjuangan untuk membentuk UU ini sudah sangat lama sejak dimulai dari Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan sebagai wadah bersama untuk menyalurkan aspirasi daerah-daerah kepulauan.

“Sebagai salah seorang yang pernah memperjuangkan hal ini (bersama almarhum Alex Litaay), saya merasakan betapa sulitnya mewujudkan  RUU Provinsi Kepulauan dulu. Syukurlah, teman-teman anggota DPR 2014-2019, sudah melanjutkan perjuangan yang tersendat-sendat itu,” jelas mantan anggota legislatif DPR RI dua periode ini.

Wakil Gubernur NTT menandaskan UU ini memiliki arti yang strategis karena kita sudah meratifikasi Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif. Khusus untuk NTT, daerah dengan 1.192 pulau, kedua hal  ini sangat penting.

“Dalam hal ini, NTT sangat mendukung adanya UU ini. Karena dengan UU ini,kita dapat perhatian khusus. Mungkin tidak sama dengan otonomi khusus, tapi mendekati itulah,” ujarnya.

Selain itu, ia berharap kehadiran UU ini dapat mempercepat pengentasan kemiskinan. Daerah-daerah kepulauan didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan suberdaya laut serta menciptakan manusia yang berciri laut, bahari dan maritim.

“Apalagi NTT berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Daerah ini  menyumbang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang berciri internasional. Kami berharap dengan UU ini, keberadaannya dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat NTT, “ujar Nae Soi. ***

Kontributor: Avent Reme