Kesadaran dan Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan

oleh
235 views
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (Foto: intisari.grid.id)

KUPANG.ONLINE – Viktor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan statemen yang mengejutkan banyak pihak. Disebut mengejutkan karena, pertama, diutarakannya beberapa jam setelah pelantikan dan kedua memberlakukan denda bagi masyarakat Kota Kupang yang membuang sampah sembarangan.

Larangan membuang sampah kita mudah jumpai di sudut-sudut jalan di kota. Pula tulisan-tulisan yang bernada serupa di tembok-tembok. Saking banyaknya tulisan atau tanda larangan membuang sampah maka orang memandangnya hal itu sebagai sesuatu yang biasa.

Kita masih jumpai pemandangan yang buruk di ruas jalan negara di pinggiran kota di NTT. Sampah-sampah dibiarkan berserakan di pinggir jalan. Tumpukan sampah itu memang sengaja dibiarkan oleh orang-orang tak bertanggungjawab. Tak heran larangan membuang sampah menjadi tak bermakna jika tak diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat.

Menyadari hal itu, Viktor Bungtilu Laiskodat melakukan pendekatan secara hukum atas tindakan pelanggaran membuang sampah sembarangan. Ia menegaskan akan memberlakukan sanksi terhadap warga  Kota Kupang yang membuang sampah secara serampangan. Berdasarkan pengakuannya, ia sudah melakukan pendekatan dengan Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore,  untuk menertibkan sampah di Kota Kupang seperti yang dilansir oleh Kompas.com Kamis (05/09/2018).

“Warga Kota Kupang yang membuang sampah sembarangan didenda Rp 50.000,” tegas politisi Nasdem ini seperti dikutip Kompas.com  Kamis (6/9/2018).

Terlepas dari statemen gubernur NTT serta sanksi yang akan dikenakan bagi pelanggar, terselip satu semangat dan visi pasangan gubernur-wakil gubernur terpilih untuk menata Kota Kupang. Sebenarnya, secara kewenangan,  penanganan dan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab Kota Kupang. Mengapa gubernur NTT harus turun tangan?

Pertanyaan di atas mudah dijawab. Pertama, Kota Kupang adalah jantung dari Provinsi Nusa Tenggara Timur selain sebagai kota administratif Kota Kupang. Gerak nadi perubahan NTT tampak dari ibukotanya. Untuk itu, paling tidak gubernur NTT memiliki tanggung jawab. Tak hanya memiliki tanggungjawab, ia juga harus  memberikan andil dan bersinergi dengan walikota untuk menata kota ini. Andil itu dapat diwujudkan apabila pemerintah provinsi dapat melakukan intervensi untuk mendukung penataan kota ini.

Belakangan ini beberapa kepala daerah di negeri ini berlomba-lomba untuk menata kotanya. Sebut saja mereka antara lain Ahok, Risma dan Kang Emil. Mereka mampu menyulap kota yang dipimpinnya menjadi kota yang ramah lingkungan, bersih dan asri. Tengoklah kota Surabaya. Bandingkan Surabaya di bawah kepempiminan lampau dengan Surabaya dibawah kepemimpinan Risma.  Beda, khan?

Kedua, selain itu Kota Kupang adalah kota yang berada di segitiga emas antara Timor Leste (Dili), Australia (Darwin) dan Indonesia. Maka pada waktunya wajah Kota Kupang harus sejajar bahkan lebih ‘cantik’ dari kota Dili dan Darwin. Kota Kupang adalah wajah yang berada di garis terdepan dengan negara tetangga.

Maka tak berlebihan apabila Viktor Bungtilu Laiskodat memiliki panggilan nurani untuk menertibkan Kota Kupang. Karena ia melihat Kota Kupang dalam posisi yang sangat strategis dari pelbagai aspek. Baik itu aspek ekonomi, pariwisata, geopolitik, historis maupun kepemerintahan. Maka dari itu ia membangun sebuah kesadaran yang tertidur selama ini dengan pola hidup ramah lingkungan melalui pendekatan hukum.

“Kita kenakan denda uang, supaya bersih dan tertib,” ungkap Viktor seperti dilansir Kompas.com Kamis (05/09/2018).

Kesadaran diri itu penting. Tapi penegakan hukum itu perlu dan harus berjalan beriringan dengan kesadaran itu sendiri. Negara-negara modern tumbuh dan berkembang karena masyarakat patuh dan tunduk kepada peraturan yang dibuat negara.

Hukuman atau denda Rp. 50.000,- dipandang sebagai efek jera bagi prilaku yang anti ramah lingkungan.  Tentu publik berharap statemen gubernur NTT ini mampu diterjemahkan dan dieksekusi pemerintah Kota Kupang serta seluruh perangkat daerah pemerintah provinsi NTT, maka tak ada yang mustahil Kota Kupang sangat menjanjikan sebagai kota destinasi wisata serta kota jasa di beranda selatan Indonesia. Jika Kota Kupang sukses, maka lakukan duplikasi terhadap kota-kota lain di Nusa Tenggara Timur ini. ***