Kantor Bahasa NTT Menolak Pergub English Day, Selama Ini Mereka Kemana?

oleh
1.737 views
Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate, S.Pd (Foto: Liputan6.com)
PropellerAds

[KUPANG.ONLINE] Kebijakan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, tentang Hari Berbahasa Inggris (English Day) pada setiap hari Rabu menuai protes. Salah satu protes berasal dari Kepala Kantor Bahasa NTT, Valentina Lovina Tanate, S.Pd sebagaimana dilansir oleh Gardaindonesia.id (Jumat, 01/2019).

Perlu diketahui Kantor Bahasa NTT merupakan instansi vertikal dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menurut Lovina, Pergub No. 56 Tahun 2018 tersebut cacat hukum. Alasannya, Pergub tersebut tidak memiliki landasan hukum tertinggi, yakni UUD 1945, Pasal 36 tentang Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia; UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara; PP No. 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa, dan Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah.

Iklan

Pada saat bersamaan, secara tersirat sebenarnya Lovina “menyetujui” pemberlakuan English Day. Ini terbaca dari tanggapannya seperti dilansir Gardaindonesia.id.

“Memang menguasai bahasa asing itu perlu tapi menjadi persoalan bagi kami karena belum ada Pergub untuk Pengutamaan Bahasa Negara yaitu Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah.”

Mengapa penulis menyebut pernyataannya tersirat mendukung English Day? Simak baik-baik pernyataannya di atas. Yang ia persoalkan bukan English Day atau Pergub itu melainkan “belum ada Pergub untuk Pengutamaan Bahasa Negara yaitu Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah.” Pergub English Day mendahului Pergub yang dimaksudkan Lovina. Dengan kata lain, jika Pergub tentang Bahasa Indonesia ada, maka secara otomatis Lovina tidak akan memprotesnya. Lebih kurang begitu penafsiran penulis.

Penulis menilai pernyataan Lovina mendua. Pada pernyataan sebelumnya, ia menyatakan Pergub No. 56 cacat secara hukum karena tidak ada payung hukum tertinggi. Jika tidak ada paying hukum, maka produk hukum tersebut batal atau gugur demi hukum.

Pada bagian lain, ia mengakui bahwa menguasai bahasa Inggris itu penting tapi persoalannnya bagi mereka karena belum ada Pergub Pengutamaan Bahasa Negara dan Pelestarian Bahasa Daerah. Nah, yang benar yang mana? Jikalau Pergub tentang Bahasa Negara dan Bahasa Daerah ada, apakah mereka tak mempersoalkan kehadiran Pergub No. 56 ini?

Sikap protes Kantor Bahasa NTT sangat tepat karena kedudukan dan fungsi pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Tapi, mereka harus melihat kedudukan dan wewenang Gubernur NTT yang memiliki otonomi. Apakah keputusan Gubernur NTT yang mewajibkan masyarakatnya berbahasa Inggris sehari dalam seminggu hanya dilihat dari satu sisi saja? Saya kira tidak! Semua aspek sudah dimasukan dalam pertimbangan sebelum Pergub tersebut diterbitkan.

Lagipula, semua orang sudah paham bahwa Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Siapa yang menguasai bahasa, dia menguasai dunia. Yang paling penting adalah hal yang melatarbelakangi lahirnya Pergub tersebut. Yakni untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata sebagai program primadona kepemimpinan Laiskodat-Nae Soi.

Merespon penolakan Kepala Kantor Bahasa NTT, maka penulis garis bawahi beberapa hal yang mungkin tidak diketahui atau tidak disadari oleh Kepala Pusat Bahasa NTT.

Pertama, pemberlakuan English Day sama sekali tak meniadakan Bahasa Indonesia sebagia bahasa Negara dan resmi dalam tugas dan pelayananan administrasi kantor.

Kedua, English Day bertujuan untuk memotivasi masyarakat NTT untuk membuka diri dengan dunia luar tepatnya wisatawan mancanegara. Tentu terkait pula dengan kegiatan literasi.

Ketiga, soal Pergub tentang Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, apakah perlu? Toh, tanpa Pergub pun, sebagaimana peraturan-peraturan yang disebutkan di awal tulisan ini sudah mengaturnya.

Keempat, reaksi Kepala Pusat Bahasa NTT sah-sah saja tetapi harus juga memperhatikan kewenangan Gubenur sebagai kepala daerah yang memiliki otonom untuk mengatur daerahnya.

Kelima, Kantor Bahasa NTT sadar belum ada Pergub tentang Pengutamaan Bahasa Negara yaitu Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah, lantas selama ini apa saja yang mereka lakukan dalam membangun kemitraan dengan Pemerintah Provinsi NTT terkait dengan pembinaan dan pengembangan bahasa?

Terakhir, apabila Pergub No. 56 dianggap cacat hukum, maka hapus saja seluruh matapelajaran Bahasa Asing di sekolah dan perguruan tinggi supaya kita siswa/mahasiswa benar-benar fokus belajar Bahasa Indonesia saja.

Dalam kaca mata penulis, reaksi Kepala Kantor Bahasa NTT terkesan gegabah dan tidak memahami esensi English Day tersebut. Sasarannya hanya pada soal regulasi. Sebagai sebuah produk hukum tentu Pergub No. 56 berlandaskan hukum yang lain. Pertanyaanya, apakah Kepala Kantor Bahasa sudah membaca Pergub No. 56 Tahun 2018 atau belum?

Ia dan jajarannya sadar tidak adanya Pergub tentang Pengutamaan Bahasa Negara yaitu Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah, tetapi mereka diam saja. Ketika Gubernur NTT muncul dengan Pergub ini, mereka seperti dibangunkan dari tidur panjang ketidaksadarannya.

Lantar kita mestinya bertanya, selama ini mereka (Red, Kantor Bahasa NTT) kemana? Tidurkah? Entahlah! Semoga penulis salah.***

PropellerAds