Fahri Hamzah: Antara Formalisme Demokrasi dan Esensi Kemanusiaan

oleh
636 views
Fahri Hamzah (Foto: Suratkabar.Id)

Oleh: Yulius Riba

KUPANG.ONLINE –  Fahri Hamzah: Antara Formalisme Demokrasi dan Esensi Kemanusiaan. Catatan ini ditulis sebagai bentuk kegelisahan atas rencana hadirnya Fahri Hamzah dalam acara Orasi Kebangsaan dan Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia pada Kamis, 28 Oktober 2018 di NTT. Kekhawatiran saya sejatinya lebih pada rusaknya toleransi dan tatanan sosial yang tidak sekedar dipilin dari serpihan-serpihan perbedaan yang terberai tetapi toleransi yang dilahirkan dari rahim cinta dan tatanan sosial yang dibangun atas nama persaudaraan dan kemanusiaan.

Dilematis memang! Atas nama demokrasi dan HAM sebagian masyarakat membuat pembenaran dan pembelaan atas hadirnya Fahri sebagai sesuatu yang legal-demokratis. Bukankah demokrasi menjamin kebebasan berpendapat? Bukankah demokrasi membangun ruang perbedaan sebagai manifestasi kritik yang memperkaya? Bukankah HAM memberikan jaminan kebebasan substansial baginya agar berekspresi dan berpendapat secara bebas?

Demokrasi deliberatif yang dihadirkan Jurgen Habermas, yang menurut saya paling revolusioner sekalipun, tidak meletakkan demokrasi dalam ruang kebebasan substansial tanpa batas karena diantara kebebasan itu ada eksistensi sosial yang juga mesti dirawat. Demokrasi deliberatif memaknai dirinya sebagai diskursus praktis, formasi opini, dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur tetapi secara prinsipil demokrasi delibaratif justru menempatkan dirinya dalam sebuah ruang deliberasi kolektif yang erat mendekap nilai-nilai kebaikan berdasarkan etika publik dan moral politik sambil tetap membuka ruang adanya sebuah disesnsus.

Perbedaan sebagai prasyarat demokrasi terus dirawat namun dengan tetap menjaga nilai-nilai yang bersumber dari norma sosial, nalar etis dan spiritualisme politik yang membawa manusia tidak saja sekedar menikmati bonum commune tetapi untuk mencapai eudaimonia.

Prinsip demokrasi salah satunya adalah soal nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Pertanyaan retoris yang mesti dikontemplasikan secara bening dan jujur adalah seberapa banyak kebaikan yang akan ditaburkan Fahri Hamzahh jika ia menyampaikan pandangannya dan seberapa impact buruk dan ekses negatif yang akan ditinggalkan bagi NTT sebagai ibu toleransi Indonesia?

Pada titik ini kita perlu berefleksi secara lebih jujur dan mendalam, tidak sekedar bersandar pada formalisme demokrasi tetapi pada esensi demokrasi yang padanya eksistensi kedaulatan rakyat dihidupi.

Apakah Fahri Hamzah perlu hadir demi sebuah formalisme demokrasi ata mesti ditolak atas nama demokrasi etis yang membawa kebaikan?

#JANGAN_BIARKAN tirani tercipta demi sebuah kesemuan yang kita sangka itu demokrasi!***

*) Tulisan ini dipublikasi atas persetujuan penulis, Yulius Riba