[Breaking News] Inilah Syarat-Syarat Peserta Seleksi Kompetensi Dasar yang Layak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2018

oleh
1.355 views
Peserta tes CPNS Pemerintah Provinsi NTT sesaat sebelum masuk ruang tes (Foto: Dok. Pribadi)

[KUPANG.ONLINE]  – Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) memicu pro kontra di kalangan masyarakat bahkan para kepala daerah. Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, adalah salah satu kepala daerah yang bereaksi keras terhadap hasil seleksi tersebut. Pasalnya, peserta yang tidak lulus lebih banyak daripada peserta yang lulus.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, akhirnya menerbitkan Permenpan No. 61 Tahun 2018 tentang Optimatilisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawaian Negeri Sipil Tahun 2018. Lahirnya Permenpan yang diterbitkan tanggal 19 November 2018 ini setelah menimbang beberapa hal, yakni, pertama tingkat kesulitan soal SKD yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan SKD tahun sebelumnya sehingga berdampak pada terbatasnya jumlah peserta yang lulus dan terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah sehingga berpotensi tidak terisinya kebutuhan/formasi yang telah dialokasikan.

Pertimbangan kedua adalah alokasi penetapan kebutuhan/formasi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai negeri sipil yang memadai dan tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik.

Permenpan tersebut menegaskan peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang mengikuti SKD dapat melanjutkan ke tahap Selekesi Kompetensi Bidang (SKB). Namun, peserta SKD yang dinyatakan data mengikuti SKB harus memenuhi syarat, yakni peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas yang telah diatur dalam Pemenpan No. 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun  2018.

Kedua, peserta SKD yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas, namun memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD yang diatur berdasarkan Pemenpan No. 61 Tahun 2018.

Adapun peserta SKD yang memiliki peringkat terbaik dari angka kumulatif SKD harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

  • Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
  • Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Dokter Spesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
  • Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Petugas Ukur, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga Mercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahanan paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
  • Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);
  • Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
  • Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat paling rendah 220 (dua ratus dua puluh);
  • Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan Tenaga Medis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah 220 (dua ratus dua puluh).

Ketentuan peserta SKD yang tidak memenuhi ambang batas  berlaku apabila (a) tidak ada peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas, pada kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan; atau (b)  belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi yang telah ditetapkan.

Sementara peserta yang mengikuti SKB dikarena tidak memenuhi ambang batas berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • Peserta yang memenuhi ketentuan nilai kumulatif SKD dan berperingkat terbaik sesuai dengan jenis formasi jabatan diikutsertakan sejumlah paling banyak 3 (tiga) kali jumlah alokasi formasi;
  • Apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  • Apabila terdapat peserta yang mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama, serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali alokasi formasi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang karena belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi ambang batas  berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • Peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas, diikutsertakan sebagai peserta SKB kelompok pertama;
  • Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, dibuat peserta SKB kelompok kedua yang berasal dari peserta lain yang memenuhi ketentuan dan berperingkat terbaik;
  • Jumlah peserta SKB pada kelompok kedua paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama;
  • Apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai kumulatif SKD sama, penentuan didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK; dan
  • Apabila terdapat peserta pada kelompok kedua mempunyai nilai TKP, TIU, dan TWK sama serta berada pada batas jumlah 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut diikutsertakan.

Peserta SKB berkompetisi pada kelompoknya masing-masing, dan peserta SKB pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama.

Sementara itu tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi setelah integrasi nilai SKD dan SKB sebagai berikut:

  • Dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar dan berperingkat terbaik;
  • Dalam hal kebutuhan formasi umum masih belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum;
  • Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum;
  • Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum;
  • Khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas formasi Umum;
  • Khusus instansi daerah, dalam hal masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi lainnya yang jabatan dan kualifikasi pendidikan bersesuaian dari unit penempatan/lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai kumulatif SKD formasi Umum.

Khusus untuk Formasi Eks Tenaga Honorer Kategori II tidak diberlakukan tata cara pengisian formasi yang belum terpenuhi.

Semoga Permenpan ini dapat menjawab kegelisahan peserta SKD selama ini. Pada prinsipnya Pemerintah tetap berupaya untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten melalui mekanisme tes yang profesional, transparan dan akuntabel.***

Donwload : Permenpan No. 61 Tahun 2018 tentang  Optimatilisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawaian Negeri Sipil Tahun 2018