ARAKSI: “Terkait Korupsi di Kabupaten Malaka, Polda NTT Jangan Menutupi Tersangka”

oleh
62 views
Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi [ARAKSI], Alfred Baun, saat jumpa pers di Palapa Resto, Kota Kupang [Sabtu, 26/1/2020].

KUPANG – Dugaan korupsi ABPD Malaka untuk proyek lampu sehen dan pengadaan bawang merah serta pembangunan Rumah Jabatan Bupati Malaka telah dilaporkan ARAKSI ke KEJATI dan KPK serta Polda NTT. ARAKSI mengharapkan KEJATI segera memeriksa lanjut para saksi terkait, KPK diharapkan segera turun melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Polda NTT juga diminta agar tidak menutup-nutupi para tersangka tetapi segera menginformasikannya ke publik.

Demikian penyampaian Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi [ARAKSI], Alfred Baun, saat jumpa pers di Palapa Resto, Kota Kupang [Sabtu, 26/1/2020].

Alfred gamlang menguraikan korupsi di Kabupaten Malaka sudah menggurita dan sudah menjadi  perhatian ARAKSI sejak tahun 2018 dan 2019 hingga 2020 ini. Terkait ini  Ia berharap laporan mereka terkait adanya korupsi di Kabupaten Malaka secepatnya bisa ditetapkan para tersangka dan diinformasikan ke publik; baik itu dari KEJATI maupun Polda NTT dan KPK karena ARAKSI telah melaporkan kasus-kasus korupsi ke tiga lembaga tersebut.

Di KEJATI ARAKSI telah melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan Lampu Sehen dengan dugaan kerugian negara mencapai ± Rp. 4,2 M dari total anggaran Rp. 7,6 M. Itu dihitung berdasarkan berubahnya spek yang ditetapkan dalam DPA yang nilainya besar. Tetapi justru faktanya di lapangan harga lampu dipilih terlalu kecil dan murah. Lebih parahnya lagi pertanggungjawabannya tetap pakai DPA.

Terkait lampu sehen, Ketua ARAKSI itu menjelaskan bahwa sebelumnya yang menang tender itu perusahaan yang tinggal di Kepala Lima-Kota Kupang, tetapi kemudian dibatalkan dan dipakai CV lain di Kupang secara sepihak  oleh Bupati Malaka. Bahkan PPK juga diganti dengan PPK yang baru.

Sedangkan ke POLDA NTT dan ke KPK ARAKSI melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan bawang merah dengan dugaan sejumlah kerugian negara dari total pagu APBD sebesar Rp. 9 M dan penggunaan APBD Malaka sebesar 50 M yang diduga diarahkan/dialihkan ke Yayasan Pendidikan milik Bupati Malaka, yang saat ini sudah ada perguruan tingginya yakni STISIP Fajar Timur.

Tujuan utama sesungguhnya dari anggaran Rp. 50 M tersebut adalah untuk beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi STISIP. Tetapi fakta di lapangan bahwa anggaran itu tidak berjalan sebagaimana tujuannya. Malah dipergunakan untuk membiayai Tenaga Kontrak [TEKO] yang direkrut secara tidak prosedural. Kemudian disuru sekolah lagi di Sekolah milik Bupati tersebut [STISIP] menggunakan APBD dimaksud.

Lalu laporan dugaan korupsi anggaran Rp. 5 M untuk pembangunan Rumah Jabatan Bupati yang diduga diarahkan/dialihkan  ke rehab/pembangunan rumah pribadi  milik Orang Tua dari Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka.

Bupati Malaka juga diduga menggunakan APBD-APBD tersebut untuk menghidupi perusahaan-perusahaan miliknya seperti fotocopy, apotik, cuci mobil, dan rumah pribadi Bupati.

Semua kendaraan dinas yang dicuci dan keperluan fotocopy kantor-kantor Dinas dan OPD diarahkan ke perusahaan fotocopy dan atau pencucian mobil milik Bupati Malaka. Kalau data kwitansinya tidak dari situ maka akan bermasalah. Jadi apa yang kita temukan disana ialah bahwa semua ASN di Malaka berada dalam suatu tekanan dan dibuat semacam tidak berdaya.

“Kita menyampaikan terima kasih kepada KEJATI karena dari hasil koordinasi kita kemarin, diinformasikan KEJATI bahwa mereka sudah membedah laporan ARAKSI dan sudah dalam pemeriksaan saksi-saksi. Terutama kontraktor-kontraktor yang sudah menang tender [lampu sehen, dsb] tetapi kemudian dipecat, PPK dan TPK yang diganti terkait digantinya perencanaan tersebut.

Lebih lanjut, Alfred mengharapkan KEJATI juga sebagaimana janjinya kepada ARAKSI bahwa dalam waktu singkat ini mereka sudah turun untuk  pemeriksaan lanjutan saksi di Malaka. Kasus ini sudah dibedah dan kontraktor-kontraktor untuk proyek lampu sehen di Kelapa Lima ini sudah diperiksa/dimintai keterangan dan kita sudah serahkan bukti-bukti serta dokumen yang mendukung kerja KEJATI.

Sedangkan  untuk POLDA NTT terkait laporan dugaan korupsi angaran pengadaan bawang merah, ARAKSI berharap dalam waktu dekat sudah ada penetapan tersangka. ARAKSI mengharapkan POLDA NTT jangan menutup-nutupi tersangka, tetapi segera membuka kasus ini publik supaya publik juga tahu Kinerja POLDA NTT. Khususnya informasi bahwa kinerja penyidik dalam kasus ini berjalan sampai detik ini.

“Nah, kalau berjalan sampai detik ini tetapi POLDA NTT masih menutup-nutupi kasus ini, maka kemudian kita bertanya; kenapa dan ada apa? Karena kasus ini bukan baru ditahap pengumpulan data tetapi sudah sampai tahap penyidikan.” Ujar Alfred.

Seharusnya ditahap penyidikan seperti ini. Lanjut Afred Baun, dan biasanya jika sudah ditahap ini penetapan tersangka sudah harus diumumkan karena sesungguhnya tersangkanya sudah ada di tangan mereka; seperti Kepala Perijinan Terpadu yang adalah adik kandung Bupati Malaka.

ARAKSI juga berharap penetapan-penetapan tersangka tidak hanya sampai disitu saja tetapi harus berkalanjutan hingga pengambilan kebijakan dan keputusan yaitu terhadap Bupati Malaka dan Ketua DPR Malaka.

“Data itu kita dapat dari DPR sehingga kita telah menyerahkan sejumlah bukti itu dengan sejumlah notulen ke penyidik karena rata-rata persetujuan APBD di Kabupaten Malaka disepakati dan ditetapkan di Paripurna DPR, tetapi kemudian eksekusinya lain dan sepihak dilakukan oleh DPR.” Ungkap Alfred.

Ha-hal ini yang membuat ARAKSI dan masyarakat Malaka, lanjut Alfred, mencurigai dan menduga ada terjadi mafia yang sangat besar dalam pelaksanaan tatakelola APBD di Malaka dari tahun ketahun.

“KPK sudah meminta kami untuk menyerahkan barang bukti dan kita sudah serahkan barang bukti yang diminta. Dalam waktu dekat KPK akan turun ke Kabupaten Malaka dan ini signal sudah berjalan untuk memproses dugaan-dugaan korupsi secara utuh. Itu hasil koordinasi yang dilakukan ARAKSI.” Jelas Alfred.

Sejauh ini ARAKSI berharap tiga lembaga hukum tersebut [KEJATI, POLDA, KPK] fokus pada masalah korupsi yang ada di Malaka dan secepatnya sudah ada informasi penetapan tersangka.

Yang dilaporkan ARAKSI ke KEJATI itu terkait lampu sehen yang nilainya mencapai ±7,6 M, perhitungan kasar ARAKSI adanya kerugian negara [sebesar Rp. 4,2 M]. Yang menang tender itu tinggal di Kepala Lima Kupang, tetapi kemudian ia dibatalkan dan dipakai CV lain di Kupang secara sepihak  oleh Bupati SBS. PPKnya juga diganti dengan PPK yang baru.

Temuan dan analisa ARAKSI berdasarkan data kemudian membandingkannya dengan harga pasar. Lalu ARAKSI menyimpulkan adanya sejumlah kerugian negara.

Menurut Ketua ARAKSI itu, Kejaksaan Tinggi sudah menginformasikan bahwa saksi-saksi sudah diperiksa dan berjanji dalam waktu singkat KEJATI akan memeriksa sejumlah orang terkait. Entah pemeriksaannya di Malaka atau di Kupang pun mereka sudah atur. Yang diperiksa itu terutama saksi-saksi yang adalah rekan-rekannya [=Bupati Malaka] berdasarkan dokumen-dokumen yang dimasukan oleh ARAKSI. [kt/tim]