Andreas Paru Pimpin Golkar Ngada, Ini Janjinya Pada Pileg 2019

oleh
735 views

[KUPANG.ONLINE] – Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan standar batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum yang sangat menentukan perolehan kursi di DPR.

Ambang batas parlemen pertama kali diberlakukan pada Pemilu 2009. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202 dimana ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional. Ambang batas ini diberlakukan dalam rangka penentuan perolehan kursi DPR.

Menjelang Pemilu 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebagai revisi Undang-Undang Pemilu 2008. Di mana Pasal 208, ditetapkan ambang batas parlemen menjadi 3,5%. Hasilnya,  Pemilu 2014, 15 partai politik ikut  dan 3 partai politik lokal Aceh, sebanyak 2 partai yang tidak lolos ke parlemen.

Pada Pemilu 2019, ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Jika mengacu pada ambang batas ini, survei Litbang Kompas menemukan fakta bahwa hanya lima partai yang lolos ke parlemen, yaitu PDIP (29,9 %), Gerindra (16 %), PKB (6,3 %), Golkar (6,2 %) dan Demokrat (4,8), Detik.Com (23/10/2018).

Dengan dinaikkan parliamentary threshold dari 3,5 persen menjadi 4 persen menuntut partai politik untuk bekerja lebih keras. Kerja keras tidak hanya partai-partai yang dipredisksi gagal masuk parlemen, juga oleh 5 partai yang disurvei Litbang Kompas masuk parlemen.

Dari data di atas, PDIP dan Gerindra merupakan partai pada posisi aman jika terjadi penurun persentasi pemilih, sedangkan 3 partai lain harus bekerja lebih maksimal untuk berada di atas garis ambang batas.

Golkar adalah salah satunya. Memikul nama besar bukan menjadi jaminan. Karena itu Golkar terus melakukan konsolidasi partai dari tingkat pusat hingga daerah. Selain konsolidasi, Golkar harus melakukan restrukturisasi kepengurusan seperti yang dilakukan DPD Golkar Provinsi NTT atas DPD II Golkar Ngada  melalui mekanisme Musdalub, Selasa (20/11/2018).

Secara aklamasi, Andreas Paru, terpilih untuk menahkodai DPD II Golkar Ngada setelah mendapat dukungan 10 suara dari total 14 pemegang hak suara, NTTSatu.com (20/11/2018).

Rapat pemilihan ketua dipimpin oleh ketua DPD Golkar NTT, Melki Laka Lena, yang didampingi Thomas Tiba (Plt. Ketua DPD II Golkar Ngada), Maxi A. Patipari (sekretaris), Lori Pea (mantan Ketua DPD II Golkar Ngada), dan Felix Pullu (Ketua Pertimbangan Golkar NTT).

Paru adalah mantan polisi yang mengajukan pensiun dini. Selama 30 tahun berkarier di tanah Papua tepatnya di lingkup Polda Papua. Jabatan terakhir sebelum mengajukan pensiun dini, Paru tercatat sebagai Kasubdit Pengembangan Obyek Vital Polda Papua dan pangkat terakhirnya adalah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKPB).

Tantangan besar berada di tangan Paru menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Dibawah kepemimpinannya, Golkar diharapkan dapat memenangkan Golkar di Ngada sebagaimana janjinya 5 kursi DPRD Kabupaten Ngada pada Pileg 2019.

Dalam sambutannya, Paru menegaskan ia akan melakukan konsolidasi di tiap desa. Ia dan jajarannya  bekerja dan terus bekerja bahkan berlari untuk mencapai target minimal 5 kursi DPRD Ngada pada Pileg 2019. Dan, dalam konteks nasional, kiranya Golkar Ngada dapat berkontribusi bagi posisi Golkar di atas ambang batas parlemen.

Dari pantuan media, Musdalub Golkar berjalan sukses dalam nuansa kekeluargaan dengan mengusung misi yang sama demi kejayaan Golkar di bumi Ngada. ***