7 Langkah Strategis Mencegah Korupsi, Begini Penjelasan Wagub Josef Nae Soi

oleh
818 views
Wagub Josef Nae Soi saat menjadi Pembicara pada Seminar Nasional di Kantor Pos Kupang (Foto: Kupang.Tribunnes.com)

[KUPANG.ONLINE] –  Korupsi merupakan tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di dalam kalangan masyarakat. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah korupsi. Salah satunya adalah penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), mengaksentuasikan pada pola pencegahan, auditing, evaluasi dan monitoring.

Pada Seminar Nasional bertema Implementasi Anti Suap dan Korupsi di Kantor Harian Pos Kupang, Selasa (13/11/2018), Wakil Gubernur NTT mengemukakan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTT memiliki tujuh langkah untuk mencegah korupsi, yakni ­e-planning, e-budgeting, perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menerapkan sistem pertanggung jawaban online. Selain itu, menerapkan aplikasi Surat Menyurat (Sumaker), SPPD menggunakan kartu, dan menyiapkan rompi oranye bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang indisipliner (Harian Pos Kupang, 13/11/2018).

Josef Nae Soi menyoroti korupsi di NTT beberapa dimensi. Dimensi realitas, NTT menempati posisi ke-3 dari belakang sebagai provinsi termiskin, terbodoh dengan kualitas SDM berada pada urutan ke-34, dan terkorup nomor 4 dari 34 provinsi.

Predikat itu sudah ada saat  Viktor Bungtilu Laiskodat dan dirinya datang. Ia mengaku  dengan perasaan takut tapi menurutnya mereka harus menantang rasa takut tersebut. Untuk itu, di masa  kepemimpinan Viktor-Josef menggunakan pendekatan yang fleksibel dengan visi “Kita Bangkit Kita Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi ini, hematnya harus dimulai dari diri sendiri dan orang di sekitarnya.

Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor-Josef, telah melakukan berbagai perubahan seperti pencegahan korupsi dan penegakan disiplin ASN.

Untuk mencegah korupsi, Laiskodat dan Josef memerintah untuk menerapkan sistem e-planning dan ­e-budgeting. Jadi, rencana dipadukan dengan sistem keuangan.   Ini dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran yang berpotensi korupsi.

Lebih lanjut, Josef Nae Soi, seperti dilansir Harian Pos Kupang, Rabu (13/11/2018), penyuapan terjadi mulai dari perencanaan dan hal itu membudaya. Ia mengaku tak mudah untuk merubah budaya yang massif dan permisif ini. Tapi, dalam kepemimpinan Viktor-Josef, memulai dengan perampingan OPD, yang semula 49 OPD menjadi 37 OPD sehingga bisa menghemat anggaran dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Pemerintah Provinsi NTT juga menerapakan sistem pertanggung jawaban online. Setiap OPD dapat mengirimkan laporan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Pula diterapkan e-Sumaker untuk surat menyurat sehingga disposisi dan tandatangan dapat dilakukan dimana saja.

Pemerintah NTT juga menertibkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menerapkan penggunaan kartu, bukan lagi pembayaran tunai. Dengan menggunakan kartu ini untuk mencegah pembelajaan yang melampaui batas atau plafon anggaran.

Sedangkan terkait dengan kedisiplinan, Pemerintah Provinsi menyediakn rompi oranye untuk ASN yang tidak disiplin. ***