4 Alasan yang Diyakini dr. Don Mampu Mengurai Masalah Pertanahan di Mbay, Ini yang Harus Dilakukannya

oleh
1.364 views
dr. Johanes Don Bosco Do bersama keluarga sebelum acara pelantikan (Foto: Primus Dorimulu)

Oleh : Giorgio Babo Moggi

[KUPANG.ONLINE] Bukan hal baru orang menyebut pemilihan anggota legislatif,  presiden-wakil presiden (Pemilu) dan kepala daerah (Pilkada) sebagai pesta demokrasi. Sejatinya sebuah pesta, maka kegembiraan atau sukacita mewarnai pesta tersebut. Tak ada orang yang datang dengan bersungut—sungut lalu memporak-porandakan panggung pesta, membuat keonaran yang merugikan tuan pesta. Semua orang datang dengan perasaan yang satu dan sama, yakni bergembira dan bersuka cita dengan yang empunya pesta.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sering mengingatkan kepada seluruh anak bangsa bahwa pesta demokrasi adalah pesta kegembiraan seluruh rakyat.  Biarkan masyarakat dengan suka cita menentukan pilihannya. Biarkan mereka datang dengan suka cita ke tempat-tempat pemungutan suara.

Namun kenyataan, pesta demokrasi kerap dicederai oleh tingkah atau perilaku orang-orang tertentu yang merayakan pesta tersebut. Sebab utamanya adalah kompetisi antar panggung pesta, tuan pesta dan tamu undangannya yang adalah rakyat itu sendiri. Kompetisi dapat berlanjut pada kekisruan karena perbedaan pandangan dan pilihan politik. Kekacauan itu tak hanya terjadi di Pemilu, juga Pilgub dan Pilbup, dan bahkan Pilkades.

Kabupaten Nagekeo baru saja melewati pesta demokrasi dengan terpilihnya pemimpin baru untuk lima tahun kedepan. Tak ada jalan yang mulus dalam Pilkada Nagekeo 2018. Gesekan mewarnai hari-hari sepanjang pesta itu. Nyawa, harga diri dan wibawa dipetaruhkan.

Perbedaan, pertentangan dan percekcoan politik itu pun usai setelah KPU menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara demokratis, dr. Johanes Don Bosco Do dan Marianus Waja, SH. Inilah hasil dari proses atau pesta demokrasi di Nagekeo.

Dengan dilantiknya, pasangan yang dengan nama Paket YES dan dimotori oleh gerakan “Akar Rumput” ini oleh Gubernur NTT, Jumat (23/12/2018),   mereka dinyatakan sah sebagai pasangan pemimpin Nagekeo lima tahun kedepan.

Menyatakan sukacita (ke)pemimpin(an) baru, masyarakat Nagekeo menggelar Pesta Rakyat yang dilangsungkan pada hari Kamis (27/12/2018), di lapangan Berdikari, Mbay.

Pesta rakyat tentu saja berbeda dengan pesta demokrasi. Pesta demokrasi, orang masih terkotak-kotak dalam perbedaan kelompok politik, entah itu partai ataupun pemimpin yang diusung partai. Sedangkan Pesta Rakyat jauh lebih luas dari itu. Dimana rakyat berada di satu tempat dengan spirit dan perasaan yang sama. Perbedaan warna politik dilebur. Tak ada lagi kelompok Evas, PAS, Pakar, Garda, maupun YES. Yang ada masyarakat Nagekeo seutuhnya. Karena itu Pesta Rakyat adalah pesta seluruh rakyat Nagekeo dari segala lapisan, strata sosial, agama dan identitas politik. Pesta rakyat adalah pesta kemenangan rakyat Nagekeo.

Pesta Rakyat tak sekedar pesta yang artinya hura-hura atau bersenang-senang. Pesta rakyat adalah pesta yang bermakna. Perwujudan rasa syukur karena masyarakat Nagekeo telah melewati proses demokrasi dengan baik.

Tentu saja, momentum Pesta Rakyat ini menjadi momentum refleksi dan titik balik kesadaran masyarakat Nagekeo untuk kembali ke ‘fitrah’-nya sebagai masyarakat yang berbudaya, bergotong royong, toleran dan berbela rasa. Kita tak dapat pungkiri bahwa pesta demokrasi hingga hari puncaknya, masyarakat Nagekeo retak dalam relasi sosial karena terpicu konflik dan terluka karena dendam-amarah. Maka pesta ini, menjadi permulaan, tak hanya bagi dr. Don-Marianus, pula seluruh lapisan masyarakat Nagekeo untuk membangun daerahnya. Sehebat apapun dr. Don-Marianus, tanpa dukungan masyarakat Nagekeo, roda pembangunan tak dapat berjalan cepat bahkan mangkrak.

Sebagai putra Nagekeo yang berada di perantuan turut merasakan kegembiraan Pesta Rakyat tersebut. Tapi saya tetap berharap masyarakat Nagekeo dan pemimpin baru tak boleh larut dalam eforia pesta tersebut. Pemimpin maupun masyarakat segera sadar, di depan mata begitu banyak tantangan atau persoalan besar yang harus dihadapi dan diselesaikan secara adil, bijak dan demokratis.

Sekedar untuk mengingatkan, penulis mencoba untuk mengangkat beberapa masalah besar yang dihadapi Nagekeo masa lalu, kini maupun yang akan datang. Bila isu ini dapat dituntaskan oleh dr. Don-Marianus, maka sebuah harapan besar perubahan yang dicita-citakan benar-benar nyata.

Adapun isu tersebut adalah masalah tanah, irigasi Mbay (persawahan pintu  kanan dan pintu kiri);  infrastruktur  transportasi, khususnya  jalan raya di kawasan selatan; kantor pemerintah (kantor DPRD, dan rumah dinas bupati-wakil bupati) ; Bandara Mbay; sawah garam; dan Gedung RSUD.

Masalah pertanahan di Mbay merupakan masalah yang krusial dan mempengaruh seluruh aspek pembangunan. Karena itu pemimpin yang baru harus mampu menyelesaikan persoalan tanah agar denyut nadi ekonomi berdetak lebih cepat.

Masalah tanah melibatkan banyak pihak, suku dan kepentingan. Bukan persoalan personal atau pribadi seseorang melainkan suku atau kelompok dalam suku. Pemerintah harus menyelesaikan dengan bijak. Pemimpin harus mendengarkan aspirasi masyarakat.

Kompleksitas masalah di Nagekeo saat ini, penulis memandang dr. Don merupakan figur yang tepat. Mewakili suara masyarakat Nagekeo, saya berharap penuh pada dirinya akan perubahan yang progresif sebagaimana yang dijanjikannya dalam kampanye. Harapan ini mungkin terlampau tinggi, tapi sungguh beralasan jika menyimak latarbelakang dr. Don.

Pertama, dr. Don bukan orang dari salah satu suku (Lape, Dhawe, atau Mbay) yang memiliki kepentingan hak ulayat tanah di Mbay.

Kedua, kata kerabatnya, dr. Don dari kecil tinggal di Danga (Dhawe) dan Penginanga (Lape). Tentu saja ini menjadi salah satu nilai plus dirinya. Ia   mengenal dengan baik kawasan ini dan masyarakat setempat.

Ketiga, dr. Don tidak punya kepentingan pribadi dengan  tanah dataran Mbay.

Keempat, masih dari pengakuan keluarganya, dr. Don memiliki hubungan baik dengan tokoh di Mbay  dan semua etnik di dataran Mbay. Bahkan, dalam dialog saya dengan kerabatnya,  keluarga dr. Don telah kawin-mawin dengan orang Dhawe dan Mbay. Keturunan dr. Don yang “nuka sao”, dengan demikian dr. Don dalam posisi pihak yang “tii wini” (memberi keturunan).

Dengan alasan ini, dr. Don dipercaya mampu mengurai berbagai persoalan tanah di Mbay. Banyak metode yang dapat digunakan, salah satu diantaranya adalah “rekayasa sosial” (meminjam istilah Primus Dorimulu, 2013) dalam pengambilan keputusan, yaitu, pemimpin datang langsung, duduk bersama masyarakat setempat untuk mendengar aspirasi mereka, dan pelan-pelan meyakini mereka akan program pemerintah. Cara persuasi  atau rekayasa sosial ini  dilakukan secara berulang-ulang sampai masyarakat sepakat dengan ikhlas. Itu cara yang ditempuh Jokowi di  Solo, di Jakarta dan kini.

Masalah tanah adalah salah satu faktor yang menghambat pembangunan di Mbay dan sekitarnya. Semoga tujuh masalah yang diuraikan di atas teratasi dibawah kepemimpinan dr. Don-Marianus. ***

Apabila Anda merasa artikel ini bermanfaat silahkan share dengan menekan tombol social media di akhir tulisan ini. Tidak diperkenankan untuk menyebarkan luaskan tulisan ini tanpa menyertakan link sumbernya. Artikel ini ditulis/disadur oleh Giorgio Babo Moggi ]